BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung membawa kabar gembira bagi dunia pendidikan di Bumi Sai Bumi Ruwa Jurai. Mulai tahun anggaran 2026, jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri di Lampung akan menerima Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang bersumber langsung dari APBD.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, sebagai kompensasi atas penghapusan uang komite yang telah diberlakukan sejak tahun 2025. Tujuannya jelas: meringankan beban finansial orang tua siswa dan memastikan akses pendidikan menengah tetap terjangkau.

Mekanisme dan Besaran Bantuan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP., M.H, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terkait teknis penyaluran.

Adapun rincian alokasi dana BOPD adalah sebagai berikut:

• Sekolah Reguler: Rp500.000 per siswa setiap tahun.

• Sekolah Unggul: Rp600.000 per siswa setiap tahun.

"Penyaluran dana akan dilakukan secara per triwulan langsung ke rekening masing-masing sekolah. Dengan begitu, operasional dan kegiatan sekolah tetap berjalan maksimal tanpa harus membebani wali murid," ujar Thomas pada Selasa (13/1/2026).

Komitmen Jangka Panjang

Thomas menegaskan bahwa kebijakan ini adalah wujud komitmen Gubernur untuk menekan pungutan di lingkungan pendidikan. Meski saat ini besaran bantuan masih menyesuaikan kemampuan fiskal daerah, Pemprov Lampung tidak menutup kemungkinan untuk meningkatkan nominal bantuan di masa mendatang.

"Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah. Kami ingin membantu masyarakat mengurangi biaya pendidikan, namun di sisi lain tetap menjamin kualitas pembelajaran di sekolah tidak menurun karena masalah anggaran," pungkasnya.

Sumber Berita: Smartnews.id